nusakini.com-Tangerang-Dalam rangka Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menjadi pembicara kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan para pimpinan dinas kesehatan seluruh Indonesia tersebut. 

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji mengatakan strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan perlu di lakukan dengan tiga aspek yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak arah kebijakan dengan meningkatkanlayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.  

Untuk peningkatan status kesehatan masyaraat adapun arah kebijakan pemerintah daerah provinsi kalbar, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat, penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai serta penyediaan data dan informasi kesehatan. 

“Saya baru jadi gubernur itu empat bulan, perhatian utama saya yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan dua hal ini yang harus di reformasi besar-besaran di kalbar. Untuk itu meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan perluasan kapasitas dan memnuhi fasilitas kesehatan rumah sakit,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji dalam rangka Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta di Nusantara Hall, ICE-BSD City Tangerang pada Selasa (12/2). 

Dirinya pun menggambil contoh fasilitas kesehatan rumah sakit saat ia menjabat sebagai wali kota pontianak, dimana rumah sakit milik pemerintah kota pontianak orang nomor satu di kalbar membangun rumah sakit tanpa kelas pelayanan kesehatannya. Sebab dirinya beranggapan pelayann kesehatan untuk masyarakat tidak boleh dibedakan. 

• Mendagri Minta Pemda Jangan Terlena Meski Angka Inflasi Nasional Terkendali
• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Salut! Personil Sei Beruang Satgas Pamtas Yonarmed 10 Bradjamusti dan Warga Bangun Teras Mushola di Perbatasan Kalbar
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi

“Ketika saya jadi wali kota saya bangun rumah sakit dan saya minta untuk pelayanan kesehatan masyarakat tidak ada kelas, satu satu nya rumah sakit tanpa kelas yang ada di Indonesia dan itu semua semata-mata untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tuturnya. 

Dan saat ini ia tengah melakukan reformasi besar-besaran di bidang kesehatan yang ada di kalbar, dimana banyak pimpinan pelayanan kesehatan yang ada tidak sesuai dengan bidang ilmu terapan yang dimiliki.  

“Kepala Rumah Sakit jiwa yang ada di kalbar saya minta mundur, karena tidak sesuai terapan pendidikan keilmuannya, masa kepala rumah sakit itu dipegang sarjana ekonomi kan tidak sesuai dengan bidangnya, dan dalam waktu dua bulan kita isi dengan orang-orang professional sesuai bidangnya,” ujarnya. 

Sedangkan untuk di tahun 2019, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji akan membuat sebuah gebrakan perubahan untuk pelayanan rumah sakit umum daerah soedarso yang ada di kalbar dianggap kurang memadai dengan berbagai fasilitas yang ada saat ini. 

“Tahun ini kita akan bikin perubahan untuk rumah sakit umum daerah soedarso di kalbar, dengan menyediakan berbagai fasilitas yang lengkap dan bangunan rumah sakitnya kita akan bangun enam lantai. Karena rumah sakit soedarso merupakan rujukan nasional itu akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat kalbar dalam bidang kesehatan dan ruang inapnya tanpa kelas,” tegasnya. 

Adapun alasanya rumah sakit umum daerah soedarso ruang inapnya tanpa kelas, agar bisa membantu BPJS kesehatan supaya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan mewujudkan pelayanan kesehatan lebih baik. Tak hanya itu saja dirinya juga mendapatkan berbagai pertanyaan anggaran terkait kebijakannya itu. 

“Nanti ruang inap yang kelas tiga harus memiliki fasilitas sama seperti ruang inap kelas satu, dan itu tidak mahal sepanjang pemerintah daerahnya memperhatikan itu. Dan saya juga mendapatkan pertanyaan jajaran pemerintah provinsi kenapa bapak mau terapkan seperti itu dan dananya dari mana, lalu saya jawab dananya dari potongan perjalanan dinas jajaran pemerintah provinsi. itu semua saya lakukan demi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya.

Kebijakan yang diambil ini merupakan seiring sejalan dengan program pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dimana bidang kesehatan menjadi utama program pemerintah dan pemerintah provinsi kalbar bidang kesehatan menjadi bidang prioritas.(p/ab)